WAJIB MILITER, SIAPA TAKUT?

Oleh: Willy Aditya*
Wacana wajib militer akhir-akhir ini menjadi santer didiskusi dalam beragam respon dan argumentasi di kalangan masyarakat sipil. Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan Strategis Departemen Pertahanan berangkat dari argumentasi! bahwa UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama pertahanan, dilengkapi dengan komponen cadangan dan pendukung. Dengan rujukan legislasi di atas itulah dirasakan perlu wajib militer sebagai komponen cadangan strategis. Tapi, banyak penolakan bermunculan dari kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang memaknai wajib militer, tidak penting!

Kesenjangan Teori dan Strategi Pertahanan
Munculnya RUU Komponen Cadangan Strategis mencerminkan perubahan parsial-transaksional dalam sistem pertahanan Indonesia dewasa ini. Perubahan itu bukanlah perubahan transformatif dalam kerangka strategic defence review. Strategic defence review sebagai cetak biru reformasi sektor pertahananlah yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan turunan, seperti kebijakan pembentukan wajib militer.

Perubahan tersebut seharusnya menggunakan pendekatan yang integral antara demokrasi, keamanan dan pembangunan. Berangkat dari tiga elemen terakhir itulah dirumuskan national interest core value dibuat. National interest core value biasanya merumuskan apa yang disebut sebagai kepentingan nasional, isinya berupa nilia-nilai politik, ekonomi, sosial, hukum dan sebagainya.

Rumusan national interest core value penting untuk mendefinisikan apa itu kepentingan nasional Indonesia. Berangkat dari definisi kepentingan nasional maka dirumuskanlah kerangka kerja nasional sektor keamanan. Kerangka kerja ini merupakan dasar untuk menyusun strategi keamanan nasional, yang meliputi kebijakan luar negeri, ekonomi, sosial dan pertahanan. Setelah itu baru disusun strategi pertahanan.

Strategi pertahanan berupa rumusan peran dan fungsi pertahanan negara sebagai landasan membangun doktrin, postur, komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung keamanan..

Konsep Sistem Pertahanan Militer dan Nirmiliter, komponen cadangan berfungsi melin! dungi dan memelihara keamanan nasional. Hal ini merujuk pasal ! 30 Undan g-undang Dasar 1945. Sishankamrata meletakkan TNI dan kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pembinaan dan penggunaan komponen cadangan diarahkan kepada kesadaran jatidiri bangsa untuk menumbuhkan semangat dan kekuatan nyata bela negara. Atas dasar pilihan inilah gagasan wajib latihan militer di Indonesia mendapat legitimasi yuridis.

Dalam teori pertahanan, wajib militer dikenal dengan istilah compulsory military service. Istilah ini dipakai di Singapura, Iran, dan Amerika Serikat. Sedangkan tetangga kita, Malaysia, menggunakan istilah program latihan khidmat negara.

Tiga Alasan Dasar Wajib Militer
Ada beberapa alasan yang mendasari wajib militer ini.

Pertama, pembentukan semangat patriotisme di kalangan generasi muda.

Kedua, sebagai komponen cadangan pertahanan negara, di mana menurut modern defence jumlah tentara haruslah terbatas, memiliki keahlian tinggi (expert dan profesional). Tentara berfungsi sebagai special force yang dilengkapi dengan persenjataan high technology.

Ketiga, wajib militer diterapkan dalam kondisi perang, yang membutuhkan mobilisasi pasukan dalam skala besar. Hal ini acap dilakukan Amerika Serikat, dengan konsep concription seperti dalam Perang Dunia II. Concription berhasil membentuk citizen soldier, hingga berhasil membebaskan Eropa dari ancaman 'setan fasisme'. Concription dibentuk tidak hanya semata-mata atas dasar instruksi negara, tetapi juga atas dasar sukarela dari warga negara. Citizen soldier melibatkan warga negara yang memiliki pekerjaan tetap, cukup umur, juga pada warga negara yang akan berpergian keluar negeri.

Demokrasi Indonesia yang masih muda dan baru saja melewati masa otoritarianisme menuntut penataan ulang hubungan sipil-militer melalui legislasi. Penataan ini haruslah mendetail dengan sebuah mekanisme yang baku. Otoritas politik sipil yang lahir melalui pemilihan umum harus menjadi dasar penataan ini. Dalam demokrasi yang mu! da inilah hubungan sipil-militer diwarnai ketidakpercayaan oleh masing-masing pihak. Kaum sipil selalu curiga akan kembalinya militer ke panggung politik, baik secara formal ataupun informal. Sedangkan militer masih beranggapan sipil lemah dalam manajemen, disiplin, pertahanan dan keamanan. Kalau alasan-alasan ini masih terus dikedepankan, maka demokrasi kita yang masih muda ini akan kembali teraborsi oleh para aktornya sendiri.

Samuel P. Huntington dalam tulisannya The Soldier and the State, mendefenisikan otoritas politik sipil atas militer sebagai pemberian kekuasaan secukupnya pada profesional militer yang kompeten melalui kebijakan yang ditentukan penguasa sipil. Secara akademis, penerapan konsep ini berhubungan dengan negara yang diperintah oleh pejabat yang terpilih secara demokratis.

Konsep otoritas politik sipil atas militer tidak hanya berkembang di kalangan pemikir liberal. Kalangan kiri seperti Mao Tse Tung memiliki konsep yang mirip dengan semboyan " partai memerintah senjata, dan senjata jangan pernah diizinkan memerintah partai". Prinsip Mao tersebut mencerminkan keunggulan partai sosialis sebagai komando tertinggi.

Sementara Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin dalam pidato pengukuhan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas gadjah Mada pada 28 September 2005 menyatakan tiga agenda pembinaan pertahanan Indonesia. Agenda itu adalah meningkatkan pertahanan Indonesia, masalah anggaran pertahanan, dan mengembangkan potensi masyarakat sipil dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Menurutnya, partisipasi masyarakat sipil dalam pertahanan akan meringankan biaya dan memperkuat total defense system.

Wajib militer juga bisa dipandang dalam dua ranah yang mendasar, yakni hak dan kewajiban warga negara. Wajib militer sebagai hak dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam memberikan dasar-dasar pertahanan sipil dalam keadaan darurat. Sebagai kewajiban, wajib militer bisa diletakkan sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil untuk bela ne! gara dan ikhtiar menciptakan TNI yang profesional.

Partisipasi sipil dan Tanggungjawab Negara
Program wajib militer bukan berarti menciptakan masyarakat yang militeristik, namun untuk membentuk karakter bangsa. Patriotisme dapat dipandang dalam ranah human security, seperti dalam ketahanan pangan, hak asasi manusia, kemandirian ekonomi, dan pembangunan industri nasional.

Cetak biru wajib militer tidak boleh didominasi tentara. Keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan nilai 'patrotisme' adalah hal mutlak. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wajib militer untuk penyebaran ideologi militerisme. Dengan demikian, wajib militer haruslah dibatasi pada ranah keahlian tehnis pertahanan saja.

Wajib militer juga sangat penting untuk membantu korban bencana alam, salah fungsi militer di luar perang. Jerman mempraktekkan ini, dimana komponen wajib militer selama satu tahun dia! rahkan langsung untuk penaganan bencana dan kecelakaan, termasuk pemadaman kebakaran. Fasilitas militer, seperti helikopter, pesawat dan truk digunakan peserta wajib militer untuk evakuasi penduduk. Merujuk pada situasi Indonesia yang rentan bencana alam dan kecelakaan maka pola ini menjadi signifikan untuk dilakukan.

Dalam mengelola cadangan strategis, Indonesia tertinggal oleh dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Singapura sudah menerapkan wajib militer sejak tahun 1976, sementara Malaysia mulai menerapkan wajib militer pada 2002.

Wajib militer dapat digunakan negara dalam memenuhi hak ekonomi warganya. Di Iran contohnya. Negara ini mewajibkan kerja sosial warganya yang tidak melanjutkan pendidikan SMU dan perguruan tinggi melalui program wajib militer. Hal yang sama juga diterapkan oleh Korea Selatan. Korea selatan mewajibkan pencari kerja harus sudah mengikuti wajib militer.

Kontrol Sipil
Gagasan wajib latihan militer bisa berjalan seiring dengan reformasi TNI. Wajib militer bisa menjadi alat yang efektif untuk memangkas bisnis TNI dan mendorong TNI lebih profesional. Sebab, untuk membangun tentara profesional, TNI tidaklah boleh berbisnis. TNI tidak boleh mencari uang dari luar anggaran negara.

Berkaitan dengan postur TNI yang besar, apakah masyarakat sipil bisa bernegosiasi dengan TNI, untuk mengurangi rekruitmen tentara baru dan diganti dengan wajib militer? Jika langkah ini bisa ditempuh, wajib militer bisa menjadi metode yang efesien dalam menata ulang postur pertahanan negara. Sebab, selama ini TNI membutuhkan biaya Rp. 40 juta untuk merekrut satu orang personil TNI. Sementara untuk membangun partisipasi seorang warga melalui wajib militer, hanya dibutuhkan Rp. 30 juta per orang.

Kekawatiran sebagaian orang dari kalangan masyarakat sipil akan penyalahgunaan wajib militer nampaknya perlu dijawab. Kekawatiran itu bisa dihilangkan dengan menguatkan otoritas sipil atas militer. Sipillah yang boleh mengatur dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan wajib militer, anggaran, sistem persenjataan, pengerahan pasukan dan aset militer. ***

Sumber: www.prakarsa-rakyat.org